UCPRUK telah bekerja bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya, nasional dan lokal, dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam hak-hak mobilitas mereka. Kami memahami bahwa ketika semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang benar tentang apa dan bagaimana memenuhi Hak-hak penyandang disabilitas, itu akan membawa kita ke arah yang tepat dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan semua program dan tindakan mencapai tujuan.

Salah satu program dalam mendukung untuk mencapai tujuan ini adalah Stakeholder Meeting / Pertemuan Pemangku Kepentingan.  Semua pemangku kepentingan lokal di daerah yang ditargetkan terlibat dalam pertemuan ini, mereka berasal dari kepala wilayah provinsi dan kabupaten, Bappeda, Sekretaris Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, DPO (Organisasi Penyandang Disabilitas), Pekerja Sosial, Pekerja Kesehatan Masyarakat, perwakilan penyandang disabilitas.

Pertemuan Para Pemangku Kepentingan ini akan memberikan pemahaman bersama tentang Hak-hak para Penyandang Disabilitas, pentingnya Alat Bantu / Mobilitas yang Tepat untuk para pengguna, dan peran pemerintah untuk mengambil tanggung jawab memenuhi hak-hak penyandang disabilitas karena CRPD telah disahkan dalam 2011.

Beberapa poin yang Indikator Keberhasilan adalah Perwakilan kelompok penyandang disabilitas, Kepala Daerah, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Sekretaris Daerah dan Pemerintah Propinsi menghadiri dan terlibat aktif dalam Pertemuan pemangku Kepentingan yang diadakan UCPRUK.